Gresik – Usai pemilihan kepala desa terpilih secara serentak di 47 desa se- Kabupaten Gresik pada Sabtu (26/3), tahapan selanjutnya ke acara pelantikan oleh Bupati Gresik berjalan dengan khidmat dan sukses, Rabu (20/4).
Dalam kurun waktu, setelah pelantikan kades terpilih, Dari Nazar, SH direktur Bawean Corruption Watch (BCW) sangat menyesalkan pelantikan kades terpilih diduga dijadikan “sapi perah” oleh panitia pelantikan di bawah naungan Dewan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Gresik
Dari Nazar, SH, mengungkapkan peristiwa tersebut bermula dari informasi dari salah satu kades yang sudah dilantik.
Disaat Panitia mengundang semua kades terpilih satu hari sebelum pelantikan untuk mengadakan gladi resik di tempat pelantikan. diberi atribut sebanyak 4 macam di antaranya, tanda pangkat di pundak kanan dan kiri, lencana korpri dan tanda jabatan warna perunggu, serta tanda nama dari akrilik hitam tulisan putih.
Bukan gratis tapi harus membayar dengan harga fantastis, panitia memperjual belikan empat lencana sebagai atribut ukuran kecil itu sebesar Rp. 900.000,- per kepala desa yang dilantik.
Lain lagi jika ada tambahan butuh topi dan yang lain bukan lagi Rp.900 ribu tetapi sampai 1 juta rupiah. Keganjilan yang terlihat mengenai pembayaran tersebut tanpa diberikan tanda bukti kwitansi yang dikeluarkan oleh panitia itu sendiri, Sabtu (19/3),” tandas Darinazar, SH.
Dari Nazar meneruskan bahwa kejadian ini sangat disayangkan. Sejak kapan DPMD punya TUSi pengepul atribut untuk dijadikan “agen bisnis” sehingga dapat diduga menyalahi tugas kewenangan jabatannya.
Padahal pelantikan tahun 2019 kades yang akan dilantik diberikan kebebasan untuk membeli sendiri atribut pelantikan tersebut. Semestinya DPMD tetap memberdayakan masyarakat desa. Justru saat ini beralih TUSi menjadi ” pengepul “atribut kades” itu sendiri.
Barometer apa yang digunakan sehingga standar ukuran hanya atribut sekecil itu dengan harga Rp.900 ribu, bahkan lebih walaupun para kades infonya mendapatkan figora gambar pelantikan sebagai tambahan.
Berdasarkan informasi yang diterima dari salah satu kades terpilih di saat hendak membayar terpaksa berhutang kepada teman kades lainnya saat hendak melunasi atribut tersebut.
Bayangkan saja uang Rp.900 ribu dikali 47 kades sekitar Rp.42. 300.000,. Belum lagi jika ada tambahan pembelian topi dan artibut lainnya bisa sampai 1 juta sekian jumlahnya. Sungguh sangat fantastis keuntungan yang diraup oleh panitia yang difasilitasi DPMD Kabupaten Gresik hanya dengan alasan penyeragaman, Cetus Darinazar.
Pertanyaannya, apakah Bupati Wakil Bupati serta Sekda Gresik tahu jika ada dugaan salah satu OPD-nya tersebut memainkan peran sebagai “pengepul” bisnis atribut kades untuk pelantikan, ” papar DariNazar
Polemik tentang atribut yang diduga harganya tdk wajar oleh kepala desa menuai kecaman keras dari lembaga LP3-NKRI, Beliau mencurigai ada hal yang tidak wajar sampai ada pemberitaan yg diturunkan disalah satu media oleh salah satu perwakilan AKD ,mestinya cukup klarifikasi saja sebagai hak jawab kalau pemberitaan itu tidak benar.
Ketua LP3-NKRI menindak lanjuti dengan konfirmasi di pimpred media melalu telpon seluler juga mengadukan maslah tersebut ke wabub Hj. Aminatun Habibah agar tidak terulang kembli, apalagi waktu diklarifikasi Plt kadis tidak berada ditempat. dan menghubungi dewan lewat pesan WA juga hanya dibaca .
Salah satu kades terpilih yang meminta namanya dirahasiakan setelah dihubungi secara terpisah via telepon selulernya mengungkapkan bahwa pembayaran Rp.900 ribu itu benar adanya. dan hanya menerima 4 atribut. (10/5/2022).
Terkait rincian dari PMD diantaranya: pangkat PDU,Tanda Jabatan PDU,Korpri,NametagNametag,cetak foto SK dan pigura 16 R,cetak foto penyerahan emblem dan pigura 16 R dan compact disk(cetak stiker nama dan tempatnya).
Jika yang didapatkan oleh kepala desa hanya 4 (empat) atribut dengan harga 900 ribu, tentunya mengundang pertanyaan dan keganjilan yang tidak sedap dipandang mata, jika terlihat rincian dari DPMD berupa Pangkat Pdu yang dibandrol dengan harga satuan Rp.150.000,Tanda Jabatan Rp.150.000,korpri Rp.35.000,Nametag Rp.25.000, pigora 16 R dan cetak foto Rp.250.000 pigura 16 R penyerahan emblem Rp.250.000 dan compact disk Rp.40.000. ” patut diduga ada sisa Rp.540.000 per kepala desa jika hanya mendapatkan 4 buah atribut, lalu sisa uang Rp.540.000×47 kepala desa dengan total Rp.25.380.000 dikemanakan jika 4 buah atribut dibandrol Rp.360.000 ?
Dengan adanya masalah seperti ini, sesuai selogan “Gresik Baru” diharapkan bisa memberikan bukti perubahan yang diharapkan masyarakat,dan jika ada pejabat yang tidak bisa menjalankan sesuai sumpah jabatannya, bisa ditindak tegas.13/05/2022.**
